KONAWE – DPRD Konawe dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Konawe resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemberantasan narkotika di Kabupaten Konawe.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya dan Kepala BNNK Konawe, Kompol Bandus Tira Wijaya di ruang rapat Ketua DPRD Konawe pada Rabu (25/2/2026).
Dalam penyampaiannya, I Made Asmaya mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Konawe.
“Penandatanganan MoU hari ini menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Konawe untuk bersinergi bersama BNNK dalam memberantas narkoba, baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi,” tegas Made.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyatakan kesiapan DPRD memberikan dukungan moral maupun anggaran sesuai kewenangan yang dimiliki.
Bahkan, sebagai bentuk dukungan konkret, Made mempersilakan BNNK menggunakan kendaraan dinas DPRD untuk menunjang operasional di lapangan.
“DT 3, DT 7 dan DT 8 itu kendaraan milik negara. Silakan dipakai jika dibutuhkan untuk menunjang pengungkapan dan penindakan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNNK Konawe, Kompol Bandus Tira Wijaya, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut juga diarahkan pada penguatan regulasi daerah.
Pihaknya berharap DPRD dapat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang narkotika yang diterbitkan pada 2016, mengingat saat ini BNNK telah berstatus sebagai instansi vertikal.
“Kami menginginkan dukungan DPRD untuk merevisi Perda yang lama agar menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Termasuk penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), deteksi dini, dan pembentukan tim terpadu melalui SK Bupati,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pembentukan tim terpadu melalui Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai langkah awal penguatan pencegahan dan penanganan narkoba di Konawe.
Ke depannya, BNNK Konawe juga berencana melakukan tes urine terhadap seluruh stakeholder di Konawe sebagai bentuk langkah preventif.
Terkait dukungan anggaran, Bandus mengakui bahwa selama ini Pemda telah mendukung pembangunan klinik rehabilitasi yang progresnya telah mencapai sekitar 30 persen dan diharapkan mendapat tambahan dukungan pada tahun ini.
Menanggapi rencana tes urine di lingkup DPRD, Made menegaskan pihaknya memberikan kewenangan penuh kepada BNNK untuk melakukan langkah-langkah strategis tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu.
“Saya sudah sampaikan ke Kepala BNNK, tidak perlu diberitahu. Kami berikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tes urine maupun langkah strategis lainnya di lingkungan DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat,” tegasnya.
Terkait revisi Perda, DPRD memastikan akan memasukkan usulan tersebut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027, mengingat Propemperda tahun berjalan telah ditetapkan.
Dengan adanya MoU ini, DPRD dan BNNK Konawe berharap sinergi yang terbangun dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara terstruktur dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe.
Turut dihadiri dalam penandatanganan MoU tersebut, Wakil Ketua I DPRD Konawe, Nuryadin Tombili; Ketua Komisi I, Dedy; Ketua Bapemperda, H. Majenuddin; Abdul Rahim Lahusi; Syarifuddin; Fakrudin; H. Joni Pisi; Selviana; serta Sekretaris DPRD, Sumanti; beserta jajaran.
**
