KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata. Setiap keputusan, mulai dari penganggaran hingga pembentukan regulasi, ditegaskan harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Sikap ini menjadi penegasan bahwa lembaga legislatif hadir sebagai pengawal aspirasi dan penjaga arah pembangunan daerah agar tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat Konawe.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Konawe, Dedy, SE. Kata dia, melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Komisi I DPRD Konawe terus memperkuat perannya agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat normatif semata, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Dedy mengungkapkan, langkah konkret yang dilakukan Komisi I diawali dengan pendalaman substansi dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta menyerap aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan kunjungan kerja langsung ke lapangan.
“Komisi I juga melakukan kajian berbasis data serta evaluasi terhadap regulasi yang telah berjalan. Dengan demikian, produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat Konawe,” ujar Dedy pada Rabu (4/2/2026).
Dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dedy menilai hubungan yang terjalin selama ini berjalan cukup baik dan konstruktif. Koordinasi rutin melalui rapat kerja dan forum resmi menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Komunikasi yang efektif menjadi kunci agar setiap program pemerintahan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Dedy menyampaikan bahwa kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis yang berdampak nyata.
Hal ini terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pemerintahan, serta respons positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari perencanaan bersama, pengawasan yang berkelanjutan, serta komitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Terkait penyaluran aspirasi masyarakat, Dedy memastikan setiap usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun masa reses DPRD tidak berhenti sebagai formalitas belaka.
Aspirasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“DPRD bersama pemerintah daerah terus melakukan pengawalan dan evaluasi agar aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dalam bentuk program dan kegiatan yang berdampak langsung,” tegas Sekretaris DPC Partai Gerindra Konawe itu.
Ke depan, Dedy menegaskan Komisi I DPRD Konawe berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan komunikasi, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan fungsi legislasi dan pengawasan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
**
