KENDARI – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mewanti-wanti aparatur khusunya camat dan lurah agar mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kelurahan dan pengelolaan program Rp100 juta per RT yang akan bergulir di tahun depan.

Hal itu disampaikan Siska saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran dan Kapasitas Camat dan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Hotel Claro, Kamis (4/9/2025).

Wali Kota pun meminta seluruh aparatur membuka informasi seluas-luasnya, baik kepada masyarakat maupun DPRD terkait penggunaan anggaran.

Baca Juga:  Polsek Baruga Ungkap Kasus Penipuan dan Penggelapan Bermodus Take Over Truk

“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua anggaran bisa diakses publik, karena kita ingin membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Siska.

Wali Kota menyebut camat dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan di lapangan untuk mengawal program tersebut.

Peran mereka sangat strategis, terutama dalam mengawal kebijakan pembangunan hingga benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dana ini harus direncanakan melalui musyawarah bersama masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga RT/RW,” tegas Siska.

Baca Juga:  Usaha Coffee Shop Menjamur di Kendari, Penataan Parkir Pengunjung Jadi Soal

“Jangan sampai program hanya disusun sepihak oleh lurah tanpa menyerap kebutuhan riil warga. Kita ingin setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” imbuhnya.

Kebijakan Rp100 juta per RT ini, menurutnya, merupakan terobosan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Selama ini, anggaran kelurahan relatif kecil sehingga tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan. Dengan model baru ini, setiap RT diharapkan dapat menginisiasi program nyata sesuai kebutuhan lingkungannya.

**