KOLAKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan pentingnya sinkronisasi data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Penegasan itu disampaikan dalam agenda koordinasi Komisi IV DPRD Sultra bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka, Kamis (3/7).

Pertemuan ini yang juga dihadiri kepala dinas setempat serta perwakilan HRD dari sejumlah perusahaan tambang, seperti PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama, dan lainnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sultra, Ali Mardan menekankan pentingnya konsistensi dan keterpaduan data lintas lembaga sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan TKA.

Baca Juga:  Disperindag Baubau Bakal Gelar Pasar Murah Ramadan, Catat Jadwal dan Lokasinya!

“Kita butuh satu data yang sama. Jangan sampai datanya beda-beda antara kabupaten, provinsi, dan kementerian. Ini menyulitkan pengawasan dan menciptakan ruang abu-abu dalam tata kelola TKA,” tegas politisi PKB tersebut.

Dia juga menambahkan, keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap keberadaan tenaga kerja asing di wilayah tersebut.

“Masyarakat butuh kepastian. Kalau datanya terbuka dan sinkron, tidak akan ada kecurigaan yang berlebihan. Ini penting untuk menjaga iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan daerah,” lanjutnya.

Senada, Anggota DPRD Sultra lainnya, La Ode Abdul Muzafar, turut menyoroti perlunya keberpihakan dalam kebijakan ketenagakerjaan, terutama dalam memastikan ruang bagi tenaga kerja lokal tetap terlindungi.

Baca Juga:  Marak Pencurian Kabel Tembaga PLN di Kendari, Polisi Tangkap 3 Pelaku

“Kami ingin pastikan bahwa keberadaan TKA bukan untuk menggantikan peran tenaga kerja lokal, tapi benar-benar pada posisi yang memang belum bisa diisi oleh SDM kita sendiri,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Dia juga mendorong agar setiap perusahaan memiliki skema alih teknologi dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja lokal, guna memastikan proyek-proyek strategis nasional memberikan dampak jangka panjang bagi daerah.

Selain Ali Mardan dan La Ode Abdul Muzafar, turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhamad Saenudin (Golkar), serta Irfani Thalib (PKB).

Keduanya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan di daerah.

**