BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Uji kompetensi dan evaluasi kinerja JPT Pratama lingkup Pemkot Baubau dilaksanakan selama 3 hari mulai 3-5 November 2025 dii Villa Nirwana.

Pembukaan kegiatan pun telah dilakukan pada Senin (3/11/2025) oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim.

Dalam kesempatan itu, wali kota menyampaikan dirinya telah mimimpin selama delapan bulan lebih dan menurutnya sudah saatnya melakukan evaluasi perangkat daerah untuk menilai dan memastikan kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban, sebagai dasar objektif untuk pengambilan keputusan mutasi, dan rotasi jabatan.

”Dan hari ini, kita akan mulai untuk jabatan eselon II, yang merupakan perpanjangan tangan kami untuk mewujudkan visi dan misi sebagai janji politik, kota berbudaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Yusran.

Baca Juga:  Jembatan Muna-Buton Segera Dibangun, Pemkot Baubau Siapkan Lahan

Lanjutnya, pelaksanaan uji kompetensi ini telah direkomendasikan oleh BKN dan ini merupakan komitmen Pemkot Baubau dalam melaksanakan sistem merit.

Kemudian, pansel dan tim evaluasi juga telah dibentuk, dalam rangka untuk mendapatkan pertimbangan yang objektif untuk uji kompetensi dan evaluasi kinerja.

Sedangkan hasil dari uji kompetensi dan evaluasi kinerja JPT Pratama akan menjadi dasar pertimbangan pejabat pembina kepegawaian, untuk melakukan rotasi/mutasi pejabat atau tetap pada posisinya.

Yusran Fahim mengakui, keterlibatan unsur akademisi dan tokoh masyarakat dalam pansel dan tim evaluasi sekaligus menjadi salah satu bentuk dari ruang-ruang kerja bersama dan saluran merajut kolaborasi dalam membangun Kota Baubau.

Baca Juga:  Hadiri Sejumlah Agenda, Wamendagri Bima Arya Dijadwalkan Kunjungi Baubau

Lebih lanjut dijelaskan, berkurangnya transfer ke daerah menjadi tantangan fiskal di tahun 2026. Hal ini harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin dan kreativitas birokrasi.

“Efisiensi bukan berarti program terhenti, tetapi memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan berdampak luas. Sehingga penting pula bagi kepala OPD untuk tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran semata. Tetapi, harus juga berorientasi untuk meningkatkan pendapatan, atau mencari sumber pendanaan baik APBD Provinsi Sultra maupun APBN,” pungkasnya.

 

**