KONAWE SELATAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyetujui formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yakni sebanyak 750 orang.

Dengan rincian formasi CPNS 200 orang dan PPPK 550 orang yang terdiri dari tenaga guru 200 orang, tenaga kesehatan 150 orang, dan tenaga teknis 200 orang. Hal itu sesuai persetujuan prinsip dari Menteri PAN-RB pada 13 Maret 2024.

Lebih lanjut, bagi tenaga non ASN, saat ini penting untuk memastikan mereka telah masuk pendataan non ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Olehnya itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), mulai melakukan validasi data tenaga non ASN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konsel, Pujiono mengatakan hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022, perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi.

Dan surat keputusan Menteri PANRB nomor 173 Tahun 2024 tentang panduan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara Tahun 2024.

“Kami telah menyampaikan kepada seluruh tenaga non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, untuk menyerahkan dokumen pendukung data tenaga Non ASN,” ungkap Kepala BKPSDM Konsel, Pujiono, Kamis (21/3/2024).

Dokumen tersebut diantaranya foto copy sah Surat Pengangkatan (SK/ST/SP/Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja) oleh pimpinan unit kerja dan masa kerja akumulatif minimal 1 tahun sampai 31 Desember 2021.

Kemudian foto copy sah bukti pembayaran dan nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Termasuk yang dibiayai dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021.

“Lalu foto copy nomor kartu peserta tenaga honorer kategori II atau THK-II (bagi Eks THK-II). Termasuk berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 desember 2021,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, dokumen tersebut dikumpulkan melalui Kasubag Kepegawaian OPD atau Unit Kerja masing-masing.

Lalu disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, paling lambat tanggal 22 Maret 2024.

**