KENDARI – Forum Kajian Pemuda Mahasiswa indonesia (FKPMI) Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi tenggara (Sultra) untuk segera memeriksa Ketua KONI Sultra, Alvian Taufan Putra.

Desakan itu disampaikan saat FKPMI melakukan aksi demonstrasi di pelataran Tugu Religi Sultra, kantor DPRD hingga ke kantor Kejati Sultra pada Kamis (19/10/2023).

FKPMI menilai telah terjadi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tubuh induk olahraga yang dipimpin putra dari mantan gubernur Sultra Ali Mazi itu.

Salah satu yang menjadi pertanyaan FKPMI adalah soal transparansi anggaran dana hibah senilai Rp17 miliar untuk Porprov 2022 lalu dan Rp5 miliar untuk persiapan Pra PON 2023 yang disinyalir disalahgunakan oleh pengurus Koni.

Baca Juga:

Tolak Penundaan Pengangkatan, Ratusan CPNS dan PPPK Demo di DPRD Sultra
Gubernur Sultra Sampaikan Pidato Perdana di Rapat Paripurna DPRD

Penanggung jawab massa aksi Ardianto dalam orasinya menyampaikan saat ini, KONI Sultra mengalami kemunduran pasca kepemimpinan Lukman Abunawas dan Agista Ariany dimana dalam pelaksanaan Porprov 2022 terdapat berbagai masalah.

Bahkan beberapa laporan pertanggungjawaban (LPJ ) dari cabor yang diserahkan oleh KONI ditolak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, begitupun anggaran pra kualifikasi PON yang tidak jelas

Sehingga untuk memenuhi prestasi di Pra PON, Dispora Sultra memberikan anggaran senilai Rp5 miliar pada 2023 ditambah Rp2 miliar dana sisa anggaran tahun 2022.

“Anggaran pra kualifikasi PON tidak jelas bahkan anggaran cabang olahraga yang diberikan tidak sesuai sehingga cabor harus berutang,” ungkap Ardianto dalam orasinya.

Ardianto juga menjelaskan anggaran yang disediakan lebih banyak digunakan untuk biaya operasional diantaranya koordinasi, rapat, perjalanan dinas pengurus serta ketua KONI.

“Kami menduga ketua Koni Sultra melakukan perjalanan menggunakan dana hibah untuk kepentingan Pribadinya salah satunya touring motor besar di kalimantan,” tambah Ardianto.

Dijelaskannya, anggaran Rp5 miliar untuk pembinaan prestasi cabor dan atlet sesuai dengan nomenklatur APBD, diberikan hanya sekitar Rp2 miliar termasuk dana kualifikasi PON.

“Akibat minimnya anggaran yang tersedia cabang olahraga harus memberangkatkan atlet seadanya dan tanpa persiapan pemusatan latihan lebih awal,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Ketua KONI Sultra untuk menjelaskan penggunaan anggaran Porprov dan pra Pon.

“Selain itu kami juga mendesak ketua Koni Sultra untuk transpran dalam menggunakan anggaran yang yang telah di gelontorkan Pemda Sultra untuk Cabor dan atlet Sultra,” bebernya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta DPRD Sultra Untuk segera melaksanakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait.

“Segera menyelidiki dugaan KKN Ketua dan anggota Koni sultra yang kami duga telah menyalah gunakan anggaran dana hibah,” pungkasnya.

***