KENDARI – Kepada partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024 agar tidak memasukkan anggota yang dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir pada sosialisasi PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 kepada calon peserta pemilu, Kamis (11/8/2022).

“Keanggotaan ini ada beberapa hal yang harus diingat oleh parpol, antara lain tidak memasukkan anggota partainya orang yang dilarang untuk berpartai misalnya PNS, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, belum cukup 17 tahun atau belum kawin,” kata La Ode Abdul Natsir.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir parpol yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan dalam PKPU.

“Terhadap hal itu nanti kita akan sisir, kita akan faktual apakah benar yang bersangkutan menjadi anggota parpol,” tegasnya.

Diketahui berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 32 ayat 1  menyebutkan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, yakni berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hal yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan yakni belum berusia 17 tahun dan belum pernah kawin pada saat Parpol melakukan pendaftaran; dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan. **