JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong pengangkatan tenaga honorer dengan masa kerja lima tahun menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa mengikuti tes.

Hal itu seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang seperti dikutip dari laman Facebook DPR RI, pada Sabtu (2/12/2023).

Kata dia, usulannya tersebut saat ini dalam kajian di pemerintah pusat. “Saya salah satu tokoh pejuang yang konsen honorer. Semua tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus diangkat menjadi PPPK tanpa tes,” ucap Junimart Girsang.

Untuk itu, dia meminta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengaudit, memeriksa, dan mengevaluasi tenaga honorer di tiap daerah.

“Saya minta BKN itu, KemenPANRB, melakukan audit untuk menghindari munculnya tenaga honorer yang tidak pernah jadi honorer menjadi honorer,” tegasnya.

Audit ini sambung dia, untuk menelusuri adanya dugaan mafia pengangkatan honorer. Dia meminta untuk membereskan hal tersebut dalam waktu dekat.

Junimart juga memastikan Pemda tidak lagi dapat mengangkat tenaga honorer, seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan itu disebut berlaku sejak bulan September 2023 lalu.

“Pengangkatan tenaga honorer oleh Pemda dapat dilakukan jika mengantongi izin dari Pemerintah Pusat dan harus dalam kondisi terdesak,” paparnya.

**