JAKARTA – Tak tanggung-tanggung, PT Terra Paradisaea bakal berinvestasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan total investasi mencapai Rp100 triliun.

Menggandeng China ENFI Engineering Corporation (ENFI), PT Terra Paradisaea bakal berinvestasi di industri smelter HPAL (baterai) dan RKEF (stainless) di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Dihadapan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan sejumlah OPD serta Ketua Kadin Sultra Anton Timbang, Perwakilan PT Terra Paradisaea, Choiril Arief Saleh  mengatakan, pembangunan smelter akan dibagi menjadi tiga tahap.

“Tahun pertama itu total investasi kita sebesar Rp6 triliun, lalu pada tahap kedua menjadi Rp24 triliun dan tahap terakhir diperkirakan hingga Rp100 triliun,” kata Choirul dalam presentasinya di salah satu hotel di Jakarta, Senin (1/8/2022) malam.

Ia kemudian menjelaskan dalam rencana pembangunan industri smelter tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar, karena tahap pertama perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan untuk 3.000 orang dan tahap kedua bertambah lagi menjadi 5.000 orang sementara tahap ketiga total tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 30.000 orang.

“Ini akan menjadi kota baru, bayangkan saja kalau hingga tahap ketiga perusahaan membuka lapangan pekerjaan hingga 30.000, belum lagi dengan anak dan istri bisa dikatakan berjumlah 100.000,” jelasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Choiril menyebutkan rencana pembangunan industri smelter akan dilakukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tolala, Batu Putih dan Kecamatan Pakue. Hanya saja, ia membeberkan bahwa pihaknya mengalami kendala karena ada lokasi rencana pembangunan smelter yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung.

“Kami berharap pemerintah bisa mendukung dan membantu kami, karena ini ada kawasan yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung

Gubernur Sultra, Ali Mazi sangat mengapresiasi rencana PT Terra Paradisaea, apalagi status perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional yang tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebagai seorang kepala daerah, Ali Mazi yakin bahwa kehadiran investor akan memberikan angin segar.

“Saya pasti bantu, kalau masalah Hutan Lindung nanti kita lihat RTRWnya, saya pasti akan bantu kalau perlu sampai ke kementerian karena niatnya baik,” ujar Ali Mazi.

“Asalkan PT Terra ini serius, punya anggarannya dan mau kerja, jangan sampai saya sudah jor-joran lalu berhenti,” sambungnya.

Ia bahkan menegaskan untuk mempercepat proses pembangunan industri smelter tersebut, jika memungkinkan ia akan memgelurkan izin sementara.  Ali Mazi juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak menghalangi ketika ada investor yang akan masuk.

“Investor ini kan masuk untuk kepentingan warga, kehadiran mereka untuk warga kami imbau jangan halangi kalau dihalangi kapan akan tumbuh dan berkembang daerah itu, tumbuh dan berkembangnya daerah itu tergantung kalau ada investor masuk,” imbaunya.

Di tempat yang sama, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menuturkan, akan terus berupaya dan membuka jaringan agar iklim investasi dan berbagai agenda nasional terus terlaksana di Sultra. Ia juga membeberkan bahwa kehadiran PT Terra sebagai salah satu perusahaan nasional yang memiliki niat baik harus didukung penuh.

“Kondisi investasi di Indonesia itu tercatat 6 persen dari perusahaan nasional dan dari luar 94. Pembangunan smelter baru kali ini putra daerah yang membangun di daerah kita, jadi harus kita dukung,” katanya.

Anton berharap agar keseriusan dari PT Terra  untuk melakukan investasi tidak dihalangi dan bisa dipermudah.

“Saya harap dukungan dari gubernur dan seluruh OPD untuk proses perizinan bisa cepat, harapan kami bulan Desember atau Januari paling lambat kita sudah bisa melakukan groundbreaking untuk smelter ini,” harapnya.

Anton Timbang juga mengimbau PT Terra Paradisaea dan investor-investor lainnya agar menabung di Bank Sultra.

Menurutnya, dengan menabung di Bank Sultra, maka PT Terra Paradisaea dan para investor sudah menunjukan kepedulian dan perhatian terhadap pemerintah daerah.

“Menabung di Bank Sultra adalah bentuk perhatian dan kepedulian kepada Pemerintah Provinsi Sultra,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra, Paringringi yang ikut memandu jalannya diskusi memastikan bahwa masalah RTRW yang jadi permasalahan akan segera dituntaskan.

“Kita secepatnya akan bentuk tim, kita akan bahas lagi teknisnya harus pikirkan masalah tata ruang karena terbagi antara darat dan laut sehigga yang paling pertama tata ruang di Kolut dan provinsi terutama untuk pelabuhan dan industrinya itu sendiri,” pungkasnya.****