DPRD Panggil Pemda Soal Layanan Penerbangan dan Listrik di Wakatobi

WAKATOBI – Terkait layanan listrik di Pulau Kaledupa dan Pulau Binongko serta layanan penerbangan pesawat yang terhenti dari dan ke Wakatobi, DPRD panggil Pemda.

Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin mengatakan, pemanggilan tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan layanan listrik 24 jam di dua pulau itu dan persoalan kembali beroperasinya layanan penerbangan Wings Air yang sebelumnya telah disubsidi dalam APBD 2023.

Dikatakan Hamiruddin, dua program tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong perekonomian di Kabupaten Wakatobi sehingga harus terkontrol sehingga bisa terealisasi karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

“Kalau kami berfikir politik maka persoalan ini kami diamkan saja, tapi kami lepas ego politik demi kepentingan masyarakat Wakatobi,” kata Hamiruddin dalam pertemuan bersama Pemda Wakatobi, Rabu (1/2/2023).

“Kita sudah anggarkan melalui APBD 2023, jadi kami dorong agar program ini segera terealisasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” imbuhnya lagi.

Diungkapkan Hamiruddin, DPRD Wakatobi telah menyetujui subsidi anggaran untuk layanan penerbangan dari dan ke Wakatobi senilai Rp4 miliar di tambah subsidi anggaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak Rp2 miliar.

Sementara untuk kembalinya layanan listrik 24 jam di Pulau Kaledupa dan Pulau Binongko, DPRD Wakatobi juga telah menyetujui subsidi anggaran hingga Rp21 miliar.

Dilain pihak, Ketua Fraksi Golkar DPRD Wakatobi, Muhammad Ali meminta Bupati Wakatobi Haliana untuk dapat berkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait persoalan tersebut agar bisa terwujud.

“Jadi koordinasikanlah dengan DPRD juga kalau ada kendala, agar bersama-sama kita carikan solusinya,” kata Ali menimpali.

“Tapi kalau mau kerja sendiri silahkan saja, namun jika Bupati Wakatobi tidak mampu lagi, lempar handuk saja,” sambungnya.

Politisi Golkar ini juga menyampaikan apabila skema subsidi tidak sesuai dengan permintaan maskapai, tidak harus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada banyak alternatif-alternatif lain yang bisa di tempuh mengingat permintaan maskapai lebih tinggi dibandingkan tarif yang telah di tetapkan.

“Kalau skema subsidi tidak sesuai dengan permintaan maskapai yaitu penerbangan Kendari-Wanci Rp 1,2 juta sementara harga tertinggi yang di tetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp850 ribu, maka ada langkah alternatif lain lagi yang kita ambil,” bilangnya.

“Bukan berfikir untuk meminta Kemenhub merubah dasar tarif yang telah ditetapkan sangat susah karena akan berpengaruh keseluruh tarif penerbangan di Indonesia. Tarif Rp 850 ribu itu sudah melalui hitung dalam survei jarak dan operasional bahwa maskapai tidak rugi lagi,” lanjutnya.

Pihaknya berharap kepada Bupati Wakatobi banyak belajar dari bupati-bupati sebelumnya terkhusus kepada Ir Hugua yang mempu merintis bandara dan bisa menghadirkan penerbang dari dan ke Wakatobi pada saat menjadi bupati Wakatobi

“Persoalan yang sama bahkan lebih rumit pernah dialami pada masa kepemimpinan Bupati Hugua dalam membangun bandara hingga menghadirkan maskapai penerbangan ke Wakatobi, namun semuanya bisa teratasi karena komunikasi dan melibatkan berbagai pihak, baik itu DPRD maupun stakeholder terkait sehingga semua persoalan dapat dicarikan jalan keluarnya” ucap Ali.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda Wakatobi, Kamaruddin mengungkapkan, bahwa saran dan masukan dari hasil rapat tersebut akan di sampaikan kepada Bupati Wakatobi.

“Saya akan kasih tahu Pak Bupati juga agar kita jalan sama-sama,” tutur Kamaruddin.

Dijelaskan Kamaruddin, Bupati Wakatobi Haliana tidak berkesempatan hadir dalam pertemuan bersama DPRD Wakatobi ini karena sedang melakukan perjalanan dinas untuk berkonsultasi dengan pihak bandara, terkait solusi agar maskapai penerbangan bisa kembali beroperasi di Wakatobi.

Lanjutnya, Skema yang akan dipakai di tahun 2023 untuk memenuhi layanan listrik di Pulau Kaledupa dan Pulau Bikongko, Pemkab akan membeli mesin kepada pihak PLN.

“Kita rencana akan membeli 4 mesin dan 2 diantaranya masih sementara dalam proses negosiasi,” ungkap Kamaruddin. ***